trendingid.com - Surabaya - Banyak capaian yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-81, salah satunya yaitu capaian di bidang ekonomi.
Pemprov Jatim menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai 0%. Seperti apa yang disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-81, bahwa angka kemiskinan ekstrim per Maret 2026 turun di level 0,29%, dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama sebesar 0,59%
Begitu juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim juga mengalami penurunan sebesar 3,42 % pada Mei 2026, dibandingkan Februari 2026 yang berada di angka 3,55%.
Capaian positif tersebut mendapat apresiasi Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam mengatasi masalah ekonomi harus dilakukan secara gotong royong.
“Salut kepada Pemprov Jatim yang telah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Penanganan masalah kemiskinan ini bukan perkara mudah harus terintegrasi dengan semua, harus mau berkolaborasi dengan semua, dan harus dilakukan pengawasan secara bersama. Termasuk DPRD juga siap menerima masukkan dan kritikan dari masyarakat,” Kata Adam saat dikonfirmasi trendingid.com melalui sambungan telepon, Rabu (14/10).
Meski permasalahan kemiskinan dapat ditangani dengan baik, namun masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Pemprov Jatim, salah satunya terkait dengan masih banyaknya ditemukan data desil yang tidak sesuai dengan realita di lapangan.
“Berkaitan dengan kemiskian, tentu hari ini banyak permasalahan-permasalahan khusunya yang berkaitan dengan adanya data-data desil yang masih kurang sesuai. Kami tentu berharap pemerintah provinsi bersama BPS (Badan Pusat Statistik) Jatim terus melakukan sinergi dan kolaborasi berkaitan dengan desil-desil yang masih ada beberapa mis di sana,” ungkap yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.
Pihaknya juga berharap kepada masyarakat mulai dari tingkatan RT hingga desa untuk terus aktif melaporkan terkait dengan kondisi yang ada di lingkungannya.
“Karena yang betul-betul memahami karakter lingkungan dan masyarakatnya adalah pengurus RT, RW dan para pengurus desa tersebut. Kami akan mendorong ketika ada laporan-laporan berkaitan dengan desil dan pola-pola pengetasan kemiskinan yang lainya seperti stanting dan sebagianya akan kami dorong semaksimal mungkin,” himbaunya.
Sementara itu, terkait dengan Tingkat Penganguran Terbuka, Pemprov Jatim juga masih mempunyai PR yang masih belum terselesaikan. Dimana Jatim menduduki peringkat ketiga, terkait dengan PHK terbesar. “Kami mengahrapkan kepada Pemprov untuk terus agresif dalam menata sektor industrialisasi dan hilirisasi yang ada di Jatim,” ujarnya.
Pihaknya juga berharap dengan Pemprov Jatim lebih agresif dalam memantau investasi atau investor yang ingin masuk di Jatim. Dengan adanya investasi di wilayah Jatim tentu akan menciptakan timbal balik yang salah satunya bisa mengatasi Tingkat Penganguran Terbuka," jelasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pengembangan sektor UMKM melalui Bank BPR Jatim agar PROKESRA (Program Kredit Sejahtera) untuk pelaku UMKM dapat berkembang.
“Kami juga mendorong agar Pemprov Jatim dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan yang itu bisa menciptakan para entrepreneur muda dan entrepreneur yang lainya. Jika hal ini betul-betul bisa di masimalkan, Insya Allah tingkat pengangguran terbuka akan semkain menurun,” tandasnya.
