trendingid.com - Jakarta - Tampaknya Presiden Prabowo Subianto sedang fokus membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Tak berhenti dengan Program Makan Gizi Gratis (MBG) untuk anak usia sekolah, meski dalam implemantasi masih banyak persoalan di lapangan seperti keracunan masal di beberapa sekolah usai menyantap menu MBG, korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), persoalan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembengkakan anggaran negara adanya program ini, dan masih banyak yang lainnya.
Kali ini Presiden kembali mencanangkan program biaya pendidikan gratis dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Hal itu, disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah di Istana Negara, Rabu (23/09)
Sekretaris Kabinet (Seskab),Teddy Indra Wijaya dalam keterangan persnya menyampaikan, bahwa Presiden memberikan arahan untuk penerapan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah negeri.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” papar Teddy.
Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, Presiden juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan tinggi. Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, yang mencakup uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2 hingga 4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ungkapnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, bahwa program pendidikan negeri gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak menggunakan tambahan anggaran baru, melainkan mendesain ulang alokasi anggaran pendidikan yang sudah ada dalam RAPBN 2027 sebesar sekitar Rp824 triliun.
“Dana untuk program ini bersumber dari mandatory spending atau alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD yang selama ini sudah berjalan,” jelas Suahasil.
Suahasil menyatakan, tidak ada penambahan atau pembuatan pos anggaran khusus yang benar-benar baru di luar pagu anggaran pendidikan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi efektivitas dana Rp824 triliun yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar penggunaannya bisa lebih optimal dan tepat sasaran” bebernya.
Pemerintah bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah(Kemendikdasmen) masih merumuskan skema, tahapan, dan kalkulasi kebutuhan riil di lapangan.
