trendingid.com - Jakarta - Sidang lanjutan gugatan terhadap ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (2/10).
Dalam agenda sidang yang keempat tersebut yaitu pemanggilan Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Atase Pendidikan KBRI Australia, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah (Kemendikdasmen) untuk mendalami dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran sebagai syarat pencalonan Wapres mendampingi Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pada sidang dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H bertanya kepada tim penilai dari Kemendikdasmen mengenai sertifikat lain (ijazah, red) selain certificate of attendance atau bukti kehadiran dan transkrip nilai ketika putra sulung Jokowi tersebut untuk pengajuan permohonan penyetaraan pendidikan tingkat SMA/SMK kepada Kemendikdasmen.
"Ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dari Insearch itu, apa saja bentuk sertifikat yang bapak terima selain yang ada di sini. Jadi ini yang judulnya yang disebut sertifikat itu, Insearch Certificate of Attendance. Apakah ada sertifikat lain yang Bapak apa yang disampaikan ke kementerian ketika itu?" tanya Saldi kepada salah satu anggota tim penilai dari Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati.
Ketika itu, pihak Kemendikdasmen hanya menerima certificate of attendance Gibran dari UTS Insearch yang sekarang bernama UTS College di Sydney, Australia. "Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sertifikat lain selain certificate of attendance tidak ada, Yang Mulia," jawab Taufiq kepada Saldi.
"Jadi satu-satunya yang ada judulnya sertifikat yang diterima oleh Kementerian ketika itu adalah certificate of attendance ya?" tanya Saldi kembali untuk meyakinkan.
"Siap, Yang Mulia," jawab Taufiq kepada Saldi dengan nada membenarkan.
Setelah bertanya kepada Taufiq, hakim yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itupun bertanya ke Atase Pendidikan KBRI Australia, Yuli Rahmawati, tentang adanya orang yang melapor ke KBRI setelah lulus dari UTS Insearch. Tapi Yuli mengatakan tidak ada.
"Bu Yuli, yang dari Canberra. Apakah orang-orang yang ikut apa namanya pendidikan di Insearch apa ini, ada juga nggak yang melapor ke atase atau ke KBRI setelah mereka menyelesaikan pendidikan?" tanya Saldi.
"Sepengetahuan arsip saya, sampai saat ini tidak ada. Tapi untuk pendidikan yang sejenis college, kami pernah menerima dari Monash College, Yang Mulia," jawab Yuli.
Saldi lalu bertanya soal certificate of attendance seperti yang diserahkan Gibran untuk penyetaraan pendidikan ke Kemendikdasmen bisa disamakan dengan ijazah.
"Untuk certificate of attendance umumnya untuk keperluan visa beberapa kali ditanyakan untuk attendance. Tapi untuk ijazah, yang tertulis biasanya yang kami terima untuk surat keterangan sekolah adalah nama, kemudian waktunya, tanggal, dan kemudian gelar yang diterima berikut informasi pendidikan," jawab Yuli.
Terkait program pathway yang diikuti Gibran yang diklaim setingkat pendidikan SMA/ SMK, Yuli menjelaskan pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program pathway setara dengan Senior Secondary School atau SMA.
Menurutnya, program pathway merupakan program yang diikuti bagi calon mahasiswa yang akan menempuh jenjang pendidikan sarjana. "Secara khusus pemerintah Australia tidak pernah menyampaikan bahwa pathway, baik professional education maupun pathway yang ada di Australia merupakan setara dengan Senior Secondary School," kata Yuli.
Yuli menjelaskan, bahwa pelaporan hasil pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Australia tidak dilakukan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.Namun, Atase Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memberikan informasi khusus, termasuk surat keterangan bagi calon mahasiswa yang datang ke Australia.
Dalam sidang gugatan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, Yuli mengonfirmasi bahwa KBRI di Canberra dan konsulat Jederal Republik Indonesia (KJRI) di Sidney melaporkan tidak pernah ada permohonan dokumen terkait pendidikan suami Selvy Ananda itu.
“KJRI Sydney sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada permohonan dokumen-dokumen yang terkait," tandasnya.
