trendingid.com - Jakarta - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, akhirnya mengumumkan nama-nama petinggi Polri yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11) malam.
"Berdasarkan hasil penyelidikan dan proses penanganan perkara, penyidik menetapkan tiga orang tersangka. Inisialnya LSP, ASN, dan EH, satu orang lagi masih menjadi saksi," Kata Kabareskrim Polri, Irjen Pol. Asep Safrudin yang hanya menyebut inisial ketiga tersangka dalam konfrensi Persnya.
Asep mengungkapkan, dalam rentan waktu 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri, yakni Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010.
"Terdapat beberapa nomor telepon yang dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor itu disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya prosedur penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku," ungkap Asep.
Polisi dengan bintang dua dipundaknya ini menambahkan, pada 30 Oktober 2026, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada sistem tersebut. Modus operandi yang dilakukan yakni para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat penyidikan maupun laporan perkara.
"Yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa adanya kaitan dengan penegakan hukum dan kemudian menghapus log untuk menghilangkan jejak," Jelas Asep.
Selain Presiden Prabowo, para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping juga kepada pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan para pengusaha.
Di tempat berbeda, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo mengetahui dirinya disadap oleh tiga jenderal polisi dari Kapolri, Suyudi Ario Seto. "Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau," kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/11) malam.
Setelah mendapat laporan tersebut, Presiden langsung memerintahkan Kapolri untuk melakukan proses hukum sesuai aturan perundang-undangan. "Presiden yang memerintahkan untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan penyidikan secara objektif," beber Yusril.
Yusril menambahkan, penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah menteri merupakan masalah serius bagi negara sehingga harus diambil langkah hukum berupa penyelidikan dan penyidikan.
Sayangnya, Yusril enggan memperjelas nama-nama diduga tersangka penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah penjabat negara. Ia mempersilakan publik menafsirkan sendiri siapa ketiga sosok tersebut.
Dari inisial nama diduga tersangkan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah penjabat negara yang disebutkan oleh Kabareskrim Polri, akhirnya publik menafsikan tersangka tersebut, yaitu Mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta 2 tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri melakukan langkah dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Selain pemeriksaan, Bareskrim turut menyita barang bukti berupa 11 handphone, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.
Kini ketiga tersangka tersebut, ditahan di Rutan Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Atas perbuatanya tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun.
Selanjutnya, Pasal 332 ayat 1 atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ancaman pidananya 6 tahun.
Kemudian, Pasal 32 ayat 1 UU ITE, ancaman pidana 8 tahun.
